PPN E-COMMERCE

Perlakuan PPN e-Commerce

Perlakuan PPN atas transaksi e-Commerce, sama dengan transaksi biasa artinya Pengusaha Kena Pajak (perusahaan saudara) wajib menerbitkan faktur pajak atas setiap penyerahan BKP kepada pembeli dan setiap penyerahan JKP ke pada perusahaan rekaan (Confirm Pasal 13 UU PPN) Berdasarkan penjelasan pada pasal 11 ayat 1 UU PPN diatur bahwa "Pemungutan PPN dan PPnBM menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan BKP atau pada saat penyerahan JKP, meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima, atau pada saat impor BKP. Saat terutangnya pajak untuk transaksi yang dilakukan melalui "electronic commerce" tunduk pada ayat ini."

Dengan asumsi, perusahaan saudara hanya semata-mata memberikan jasa perdagangan yaitu hanya menyediakan website untuk menjual produk-produk orang lain (perusahaan rekanan) dan tidak terkait langsung dengan produk yang dijual, maka Faktur Pajak Penjualan dibuat oleh perusahaan rekanan sebagai pemilik barang.

Walaupun pembayaran yang dilakukan lewat rekening saudara, tetapi pada hakekatnya itu milik perusahaan rekanan. Perusahaan saudara memungut PPN dan menerbitkan faktur pajak kepada perusahaan rekanan hanya atas penyerahan jasa perdagangannya saja, yaitu sebesar nilai penggantian( fee yang telah disepakati dengan perusahaan rekaan) (Confirm Pasal 1 angka 19 UU PPN). Pengenaan PPN atas jasa perdagangan ketentuannya diatur juga diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-45/PJ./2010

 (http://www.pbtaxand.com/pdf/regulations/SE%20-%20145.PJ.2010.pdf).